Saif al-Islam, yang merupakan putra Moammar Khadaffy melalui kuasa hukumnya mendesak pemerintah Inggris melakukan sesuatu agar kliennya terhindar dari persidangan di Libya dan mengirimnya ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.
John Jones QC, kuasa hukum Saif al-Islam, mengatakan dia khawatir kliennya akan menghadapi dakwaan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjadi subyek "pertunjukan pengadilan" hanya untuk dijatuhi hukuman mati.
"Menghukum mati Saif Khadaffy akan menjadi pelanggaran besar terhadap perintah ICC sehingga sangat logis dan benar, dan menjadi sebuah kewajiban moral bagi Inggris untuk melakukan intervensi," ujar Jones.
ICC sebelumnya sudah menyatakan keprihatinannya terhadap kemampuan pemerintah Libya menggelar sebuah proses pengadilan dan rencana vonis yang akan dijatuhkan terhadap Saif al-Islam.
"Tidak ada perwakilan hukum untuk dia (saif al-Islam) di tingkat nasional dan upaya pengumpulan bukti serta perlindungan saksi tidak berjalan baik," kata juru bicara ICC, Fadi El-Abdallah.
Namun, proses untuk mengirim Saif al-Islam dari Libya ke Belanda terbukti bukan perkara mudah.
Dia tertangkap pasukan pemberontak Libya di kota Zintan pada November 2011. Sejak itu, Saif ditahan di sebuah ruang bawah tanah di kota tersebut.
Pemerintah Libya yang masih berupaya menanamkan pengaruh di sebagian besar wilayah negeri itu, kesulitan meminta izin milisi Zintan untuk pemindahan Saif ke Belanda.
Saif al-Islam, sebelumnya bahkan diharapkan Barat untuk memimpin Libya ke arah demokrasi, sebelum ayahnya ditumbangkan pemberontak.
Saif yang mengenyam pendidikan di London School of Economics (LSE) itu dianggap oleh banyak negara secara de facto sebagai perdana menteri Libya.
Saat pasukan pemberontak semakin mengikis kekuasaan ayahnya, Saif menolak meninggalkan Libya.
Dia tertangkap saat akan melintasi perbatasan Libya menuju Niger, hanya sebulan setelah Kolonel Moammar Khadaffy tertangkap dan terbunuh.
Saif terlihat publik untuk terakhir kalinya pada Mei lalu saat hadir di persidangan dan menjawab sejumlah dakwaan terkait membahayakan keamanan nasional karena dianggap menyediakan informasi sensitif untuk ICC.(inpil/auw)
0 comments:
Post a Comment